Inovasi baru pembayaran uang sekolah menggunakan GoPay kini tengah ramai diperbincangkan. Sejak Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, netizen kerap berkicau soal bayar sekolah menggunakan GoPay. Seolah jadi kenyataan, kini kicauan netizen tersebut menjadi kenyataan.
Beberapa sekolah mulai menerapkan metode pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) menggunakan GoPay. Nadiem Makarim pun ikut memberikan tanggapannya terkait inovasi baru tersebut. Seperti yang diketahui, sebelum menjabat sebagai Mendikbud, Nadiem Makarim dikenal sebagai bos GoJek.
Mendapat mandat dari Presiden Jokowi untuk jadi Mendikbud, Nadiem Makarim meninggalkan karirnya di Gojek. Berbagai meme sempat muncul sejak Nadiem Makarim menjadi Mendikbud. Termasuk soal membayar SPP menggunakan Gopay.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga mantan CEO Go Jek,NadiemMakarim angkat bicara terkait polemik pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mengunakanGoPay. Menurut Nadiem, metode pembayaran SPP seperti apa pun untuk sekolah swasta bukanlah urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). "Itu kan enggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali. Sekolah sekolah kayak swasta kan menerima apa pun cara pembayaran, dia mau pilih bank apa," kata Nadiem dalam acara satu dekade Mata Najwa di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).
"Dia mau ke metode pemilihan pembayaran apa itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Nadiem. Sebelumnya, melalui sebuah siaran resmi pada Senin (17/2/2020), Senior Vice President Sales GoPay Arno Tse mengatakan, orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler, dengan GoPay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Go Jek di fitur Go Bills.
Arno menyampaikan, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi. Meski disambut baik, pertanyaan pun muncul terkait inovasi Go Jek tersebut, salah satunya apakah ada instruksi dari Nadiem agar program ini berjalan. Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menilai, pembayaran uang SPP menggunakan GoPay merupakan ide yang baik.
Menurut dia, pembayaran dengan cara digital seperti itu memang tak bisa dihindarkan. Kendati demikian, Dede mengatakan, Komisi X akan protes apabila pembayaran SPP melalui GoPay itu berdasarkan instruksi Nadiem Makarim yang merupakan mantan CEO Go Jek. Sebab, menurut dia, ini sama dengan Nadiem menyalahgunakan kewenangannya.
"Karena itu kan sama saja menggunakan kewenangan ataupun menggunakan kepentingan sendiri," ujar Dede, Senin (17/2/2020). "Kalau sampai ada instruksi dari Kemendikbud, itu berarti penyalahgunaan wewenang, tetapi ternyata tidak ada," kata dia. Inilah penilaian untuk kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dan Mendikbud Nadiem Makarim dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Seperti yang diketahui, abinet Indonesia Maju telah bekerja 100 hari pada hari Kamis (30/1/2020) kemarin. Para menteri dinilai kinerjanya satu persatu. Begitu juga dengan Erick Thohir dan Nadiem Makarim.
Begitu juga dengan Jokowi dan Maruf Amin. Presiden Jokowi diketahui telah melantik para menterinya pada 23 Oktober 2019 lalu. Pengamat menilai kinerja Erick Thohir dan Nadiem Makarim sudah baik.
Kendati demikian, terdapat kendala yang mengganjal keduanya dalam bekerja. Di luar kendala tersebut, ide serta terobosan Nadiem dan Erick Thohir disebut memiliki kebaruan. Banyak terobosan baru yang dilakukan keduanya dalam pemerintahan Jokowi Jilid II ini.
Tidak berasal dari partai politik, Nadiem dan Erick menjadi dua nama populer dalam kabiner Jokowi. "Keduanya bisa membuat yang formal menjadi informal. Dari biasa menjadi luar biasa," ungkapnya. Namun, Agus menilai baik Nadiem maupun Erick mendapati faktor penghambat.
"Dua menteri ini tidak didukung oleh substansi peraturan undang undang yang cukup," ungkapnya. Sementara itu untukErick Thohir, Agus menyebut mantan bos Inter Milan memiliki gagasan baik untuk memperbaiki BUMN. "Sebagai orang yang memiliki track record cukup baik di dunia usaha, gagasan gagasan untuk memperbaiki BUMN sudah kelihatan," ucap Agus.
Akan tetapi, Agus juga menyebut adanya kendala yang dimiliki Erick. Menurut Agus, Erick tak memiliki teman. "Erick Thohir di BUMN gak punya teman. Saya melihat dia lonely ," ungkapnya.
"Saya khawatir, ide ide dan terobosan terobosan akan hilang ditelan angin," lanjut Agus. Orang orang seperti Erick di BUMN dianggap Agus terlalu sedikit. "Kalau pun ada beberapa teman teman yang semacam dia cuma sedikit, seperti Ahok misalnya," ungkapnya.
Diketahui, permasalahan yang dihadapi Erick di BUMN terbilang pelik. Mulai dari bongkar pasang BUMN, hingga dihadapkan permasalahan seperti kasus Garuda hingga Jiwasraya. Awal kepemimpinannya di BUMN, Erick langsung melakukan gebrakan melakukan 'bersih bersih' di tubuh BUMN.
Dilansir Kompas.com , langkah pertama yang diambil Erick mencopot enam deputi dan satu sekertaris Kementerian BUMN di era Rini Soemarno. Ketujuh orang tersebut, yakni Edwin Hidayat Abdullah, Hambra, Fajar Harry Sampurno, Wahyu Kuncoro, Aloysius Kiik Ro, Gatot Trihargo dan Imam Aprianto Putro. Langkah tersebut diambil Erick dalam rangka merampingkan struktur deputi di Kementerian BUMN.
Untuk diketahui, di era Rini terdapat enam posisi deputi. Sementara itu di era Erick memangkasnya menjadi hanya tiga orang deputi dan satu sekertaris kementerian. Kemudian salah satu keputusan yang banyak mendapat apresiasi ialah mengangkat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina menggantikan Tanri Abeng.
Selain mengangkat Ahok, Erick juga mengangkat mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina. Erick juga memasukan nama mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah, Amin Sunaryadi, mantan Kepala Bekraf Triawan Munaf, mantan wakil Menteri ESDM Archandra Tahar, dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri ke jajaran komisaris utama di perusahaan BUMN. Nadiem, menurut Agus hingga kini belum didukung sebuah regulasi yang mapan untuk mewujudkan idenya.
"MisalNadiem Makarimingin melakukan perubahan secara radikal di kurikulum pendidikan tinggi dan SMA, sampai hari ini belum didukung regulasi yang mapan, tapi inti perubahannya bagus," ungkap Agus. Terbaru, Nadiem membuat kebijakan di dunia perguruan tinggi dengan program Kampus Merdeka. Satu poin di antaranya ialah mahasiswa S 1 dapat mengambil kegiatan di luar program studi (prodi) hingga tiga semester.
Nantinya, mahasiswa akan bebas melakukan kegiatan antara lain magang atau praktik kerja industri, bergabung dengan organisasi nonprofit, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, maupun riset. Selain itu selama tiga semester mahasiswa juga dapat melakukan studi independen, terlibat dalam sebuah proyek desa, hingga mengajar di daerah terpencil. Mahasiswa juga diperkenankan melakukan kegiatan lain selama disetujui pihak prodi.
Nadiem menyebut, kebijakan yang dibuatnya ini adalah yang paling penting dan akan berdampak langsung. "Menurut saya, dari semua kebijakan, ini adalah yang paling penting. Karena dampaknya untuk negara kita, saya rasa bisa dirasakan secara cepat, secara riil, dan secara masif," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi, di Kemendikbud, Jumat (24/1/2020) dilansir .
Adanya kebijakan tersebut diharapkan mahasiswa memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka. Nadiem menilai dengan hal tersebut dapat menciptakan adanya budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan. Namun, Nadiem mengungkapkan kebijakan ini bukanlah paksaan dan keharusan.
Ini hanyalah opsi yang diberikan kepada mahasiswa S 1. "Ini bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa itu ingin seratus persen di dalam prodi itu, itu adalah hak mereka. Ini hanya opsinya untuk mahasiswa, tapi ini adalah suatu kewajiban bagi perguruan tinggi untuk memilih," ungkapnya.
