Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan relaksasi yang dilakukan pemerintah pusat terkait transportasi umum dinilai tidak menguntungkan dalam segi kesehatan. Alasannya, masih ditemukan warga yang positif Covid 19 saat menumpangi angkutan umum.
"Relaksasi transportasi ini kurang menguntungkan dari sisi kesehatan. Karena kita melakukan protokol kesehatan itu di stasiun, terminal kepada mereka yang datang walaupun ngakunya mereka membawa surat tugas sesuai yang dianjurkan," kata Ridwan Kamil saat menjadi pembicara Ngobrol Tempo, Kamis (14/5/2020). Berdasarkan data hasil protokol kesehatan itu, menunjukkan sebanyak 1 persennya ternyata terjangkit virus Covid 19 usai diperiksa. Padahal, penumpang tersebut telah menjalankan physical distancing sesuai aturan pemerintah.
"Kita menemukan 1 persen itu terdampak Covid. Misalnya dari 300 orang itu 3 orangnya terdampak Covid. Jadi walaupun penumpang itu sudah jaga jarak menurut teori testing itu tetap menemukan 1 persen," ungkapnya. Lebih lanjut, Kang Emil, sapaan akrabnya, akan melaporkan data tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Temuan itu diharapkan jadi bahan evaluasi terkait relaksasi transportasi umum tersebut.
"Jadi itu di mana mana, di kereta, di bus, di terminal dan sebagainya. Ini harus saya laporkan di Kementerian Perhubungan," katanya. Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan relaksasi masyarakat, untuk dapat beraktivitas menggunakan transportasi umum sejak 7 Mei 2020. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan angkutan udara, laut, dan darat yang kembali beroperasi harus menaati protokol kesehatan.
"Protokol ini akan diberikan kriteria protokoler pencegahan tersebut oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Kesehatan," ucap Budi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).
