Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyayangkan rencana pemerintah pusat yang berniat mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Sulawesi Tenggara. Rencananya, ratusan TKA itu akan ditempatkan di perusahaan pemurnian nikel (smelter) di Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Menurut pria yang akrab disapa Awiek ini, kedatangan WNA di tengah pandemi corona dapat melukai hati masyarakat.
"Terkait dengan info (kalau itu benar) adanya 500 TKA asal China akan masuk ke Sultra jelas tidak bisa dicerna oleh nalar dan melukai perasaan publik," kata polikus yang akrab disapa Awiek ini kepada wartawan, Kamis (30/4/2020). Sekretaris fraksi PPP DPR RI itu menilai kehadiran TKA China menunjukkan pemerintah tak peduli kondisi masyarakat yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dampak wabah virus corona. Awiek mengatakan seharusnya pemerintah mengutamakan WNI yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Bukan malah memberi perhatian lebih kepada tenaga kerja asing. "Para tenaga kerja lokal banyak yang di PHK dan pelaku usaha justru tutup tidak produksi. Namun ini justru orang asing terkesan diberi karpet merah," ujarnya. Awiek mengingatkan tidak semua hal dapat diukur dengan ekonomi.
Apalagi di saat seperti ini, lanjut Awiek, yang terpenting adalah penanganan Covid 19 hingga tuntas. "Sehingga nanti setelah Covid 19 mereda baru kita lakukan pemulihan pembangunan ekonomi," katanya. Rencana kedatangan 500Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) berbuntut panjang.
Gubernur dan DPRD Sulawesi Tenggara satu suara menolak kedatangan ratusan warg China itu. Rencananya mereka akan masuk mulai pekan ini secara bertahap. Gubernur Sultra Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di salah satu pabrik smelter yang ada di Sultra.
Diakuinya, pemerintah pusat telah menyetujui kedatangan TKA asal China di Sultra. Menurut Ali Mazi, penolakan itu dilakukan karena bertentangan dengan susana kebatinan masyarakat Sultra yang tengah berjuang melawan pandemi Covid 19. "Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi. Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” ungkap Ali Mazi di rumah jabatan gubernur awal pekan ini seperti dilansirKompas.com.
Baca:Politikus PKS Kritik Pemerintah Pusat Izinkan 500 Warga China Masuk Sulut di Tengah Wabah Corona Penolakan itu, lanjut Ali, karena tidak memungkinkan. Apalagi masalah TKA pernah memicu gejolak masyarakat, meskipun dilengkapi dengan dokumen bebas dari Covid 19. “49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” terangnya.
Ali Mazi mengaku, telah mengundang pihak perusahaan untuk menunda sementara memasukkan TKA tersebut. "Nanti setelah wabah Covid 19 ini berakhir, baru akan dibicarakan kembali," tambah Ali Mazi. Sementara itu, seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra sepakat menolak kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI di Kabupaten Konawe, Sultra.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020). Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh menyatakan penolakan ini bukan berarti anti terhadap investasi China, tetapi karena situasi saat ini tidak tepat. Ia meminta agar kebijakan ini ditunda sementara waktu hingga masalah corona ini berhasil dilalui.
Abdurrahman bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang di Sultra. "Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegasnya. Hal senada juga dikatakan Herry Asiku, Wakil Ketua DPRD Sultra dari Partai Golkar.
Dia menilai jika 500 TKA dipaksakan masuk ke Sultra, nantinya bisa menambah gejolak di masyarakat. "49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," ujarnya. Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," katanya. DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Pihak perusahaan PT VDNI yang dikonfirmasi terkait kedatangan ratusan TKA itu belum memberi tanggapan.
